MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM
“GADAI, WAKALAH, SEWA MENYEWA, HIBAH, SHADAQOH, WAKAF, DAN
WASIAT”
Diajukan untuk memenuhi
salahsatu tugas mata kuliah pendidikan agama islam
Dosen:
Asep Komarudin S.Ag., M.Ud
Disusun Oleh :
Nama: Isna Wardani
Nim: D1A151178
Kelas: III C Non Regular
UNIVERSITAS AL-GHIFARI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN FARMASI
2016
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr. wb.
Puji syukur
dipersembahkan atas kehadirat Allah SWT, Dialah Tuhan yang menurunkan agama
Islam sebagai agama penyelamat. Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala
limpahan rahmat, inayah, taufiq dan hidayahnya sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat
sederhana.
Shalawat dan salam
selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini juga kami
mengucapkan termakasih atas kedua orangtua yang telah mendukung dan memberikan
fasilitas untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun berdasarkan
referensi tentang “gadai, wakalah, sewa menyewa, hibah, shadaqoh, wakaf, dan
wasiat”
Dengan memahami pengertian-pengertiannya
diharapkan bagi semua pembaca makalah ini dapat memahami pembahasan dan
penjelasan tentang “gadai, wakalah, sewa menyewa, hibah, shadaqoh, wakaf, dan
wasiat” yang dituangkan dalam
makalah ini.
Kami berharap
semoga makalah ini bisa membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para
pembaca. Dan semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam
proses belajar dan mengajar. Kami sadar, bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna. Oleh sebab itu, Kami mohon maaf bila ada informasi yang salah dan
kurang lengkap. Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca mengenai
makalah ini Agar kedepannya Kami dapat membuat makalah yang lebih baik lagi.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Tim
Penyusun
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa
berinteraksi dengan dengan orang lain. Dalam istilah di atur segala
tingkah laku manusia yang mengharuskan adanya interksi dengan sesama yakni
dalam kajian fiqh muamalah, yang mana didalamnya juga membahas aturan gadai,
waqalah, sewa menyewa, hibah, shadaqoh, wakaf dan wasiat.
Dalam semua masalah ini, adanya suatu rukun dan syarat yang harus
dipenuhi antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu interaksi tersebut.
Para ulama berpendapat tentang kecakapan bertidak didalam lapangan muamalah ini
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan sehingga segala
tindakanyang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah
sesuai dengan syariat islam.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang gadai, wakalah, sewa-menyewa,
hibah, shadaqoh, waqaf, dan wasiat. Sekaligus sebagai tugas dari dosen mata
kuliah “Pendidikan Agama Islam”. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak yang membaca makalah ini.
Tujuan Pembuatan
makalah initidak hanya sebagai tugas pada mata kuliah pendidikan agama islam, serta
untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana mengetahui serta memahami materi
tentang gadai, wakalah, sewa-menyewa, hibah, shadaqoh, waqaf, dan wasiat
1.2
RUMUSAN MASALAH
Dari Latar
Belakang di atas, makalah ini dibuat supaya mendeskripsikan secara umum tentang:
1. Apa
pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam atau Jenis-jenis gadai
dan manfaat gadai?
2. Apa
pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah?
3. Apa
pengertian sewa-menyewa (ijarah), dasar hukum syariat tentang sewa-menyewa?
6.
Apa pengertian wasiat,
pengawasan harta wakaf, dasar hukum wasiat, hukum wasiat, rukun dan
syarat wasiat, batalnya wasiat, hikmah wasiat?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 GADAI
A. Pengertian
Gadai (Rahn)
Menurut
bahasa, rahn artinya adalah tetap dan berkesinmbungan. Disebut juga
dengan al-habsu yang artinya menahan.
Contoh penggunaannya dalam
kalimat, “Ni’matun Rahinah” yang bermakna karunia yang tetap dan
berkesinambungan. Penggunaan rahn unuk makna al-habsu “menahan”, dimuat dalam
Al-Qur’an, “tiap-tiap peribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah
diperbuatnya.” (al-muddatsir 74:38)
Menurut istilah syara, gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayyid Sabiq
yang mengutip pendapat Hanafiyah sebagai berikut, sesungguhnya rahn (gadai)
adalah menjadikan benda yang memiliki nialai harta dalam pandangan syara’ sebagai
jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang,
atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.
Syafi’iyah,
sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (rahn)
sebagai berikut, Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untutk
hutang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan)
tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
Hanabilah
memberikan definisi rahn sebagai berikut, Gadai adalah harta yang dijadikan
sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabilaterjadi
kesulitan dalam pengambilannya dari orang yang berutang.
Malikiyah membrikan
definisi gadai (rahn) sebagai berikut, Rahn adalah sesuatu yang bernilai
harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap
(mengikat) atau menjadi tetap. Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh
ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan ulama tidak terdapat
perbedaan yang mendasar dalam mendafinisikan gadai (rahn). Dari definisi yang
dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (rahn) adalah
menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa
apabila terjai kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar
dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.
B. Dasar
Hukum Gadai (Rahn)
Gadai (rahn)
hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah, dan ijma. Adpun dasar dari
Al-quran tercantum dalam suah Al-Baqarah (2) ayat 283. Yang artinya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak
secara tunai) sedangkan kamu tidak mempeeroleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebgian yang lain, maka hendalah yang dipercayai itu
menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada alloh
tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.Dan barangsiapa
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan alloh maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Hadis Anas:
“dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan
baju perang kepada seorang yahudi di Madinah, dan dari orang yahudi itu beliau
mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari,
Nasa’i, dan Ibnu Majah)
Hadis Aisyah:
“Dari Aisyah bahwa Nabi SAW mmbeli makanan dari
seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi
itu satu baju perang yang terbuat daru besi. Dan dalam redaksi yang lain: Nabi
wafat, sedangkan baju perangnya di gadaikan kepadaseorang Yahudi dengan tiga
puluh liter (sha’) syair (jagung)”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Dari ayat dan hadis-hadis terebut jelaslah bahwa gadai (rahn) hukumnya dibolehkan,
baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah.
Memang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar
(perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi SAW melaksanakan
gadai (rahn) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak
terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal
dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut imam
Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (rahn) hanya dibolehkan bagi orang yang
sedang dalam perjalanan, sesuai denganayat 283 Surah Al-Baqarah (2) tersebut
ditas.
C. Rukun
dan Syarat Gadai
1)
Rukun gadai
Gadai
memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhunbih. Rahin
adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerimaa gadai,
marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan marhunbih
adalah utang.
Hanafiyah tidak melihat
kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pertanyaan yang
dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan murtahin. Oleh karna itu,
hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan
oleh rahin dan murtahin.
Menurut jumhur
ulama rukun gadai ada empat, yaitu
·
Aqid
·
Shigat
·
Marhun (benda yang digadaikan), dan
·
Marhunbih (utang)
2)
Syarat-syarat Gadai
a.
Syarat Aqid
Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dlam gadai yaitu rahin dan murthin,
adalah ahliyah (kecakapan). Ahliyah (kecakapan) menurut Hanafiyah adalah kecakapan
untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jul beli,
sah pula orang yang melakukan gadai. Hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah
suatu tasaruf yang bekaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan
demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan erakal dan mumayyiz. Maka
tidak sah gadai yang diakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki
masa tamyiz.
Menurut jumhur
ulama selain hanafiyah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk
mlakukan jual beli dan akad tabarru’. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah
akad tabarru’, oleh krena itu tidak sah akad gadai yang dilkukan oleh oang yang
dipaksa, anak yang dibawah umur, gila, boros dan pailit.
b.
Syarat Shighat
Menurut
Hanafiyah, shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan
tidak disandarkan kepada masa yang kan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai
menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad
gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang,
maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli.
c.
Syarat Marhun
Para ulama
sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat
jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula
digadaikan.
Secara rinci
Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut.
1.
Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut
harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
2.
Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta)
2.
Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim.
3.
Barang yang digadai harus jelas
4.
Barang tersebut dimiliki oleh rahin
d.
Syarat Marhun bih
Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barng gadaian diberikan
sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut
·
Mahun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada
pemiliknya, yaitu rhin karna tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang
yang dijaminnya.
·
Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih.
·
Hak marhun bih harus jelas, tidk boleh majhul.
D. Macam-macam
atau Jenis-jenis Gadai
a)
Rahn iqar/resmi (rahn takmini/rahn tasjily)
Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan henya dipindahkan
kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipgunakan
oleh pemberi gadai, contohnya A memiliki utang kepada B sebesar Rp. 10 juta
sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut. A menyerahkan BPKB mobilnya
kepada B secara rahn iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil
diserahkan pada B namun mobil tersebut tetap berada ditangan A dan dipergunakan
untuk keperluannya sehari-hari, jadi yang bepindah hanyalah bukti-bukti
kepemiikan atas mobil tersebut.
b)
Rahn Hiyazi
Bentuk rahn Hiyazi inilah
yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum
positif. Jadi berbeda dengan rahn iqar yang hanya menyerhkan hak kepemilikan
atas barang, maka pada rahn Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh
kreditur.
E. Manfaat
Rahn
Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip rahn adalah
sebagai berikut:
a.
Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main
dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
b.
Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji
karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
c.
Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang
tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di
daerah-daerah.
2.2 WAKALAH
A. Pengertian
Wakalah
Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah:
(al-hifzh) yang berarti perlindungan, atau (al-kifayah) yang berarti
pencukupan, atau (al-dhamah) tanggungan, atau (al-tafwidh) berarti pendelegasian
yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah
berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang
lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu
yang ditentukan.
B. Pendapat
Ulama Tentang Wakalah
a.
Menurut Ulama Syafi’iah mengatakan bahwa wakalah adalah
ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang
lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas
nama pemberi kuasa.
b.
Menurut Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang
mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan
haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa
setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi
kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.
c.
Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan
kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai
penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
d.
Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan
oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
C. Dasar
Hukum Wakalah
Salah satu dasar
dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul
Kahfi
a.
Al- Qur’an
وَكَذٰ فَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْلِكَ
بَعَثَنٰهُمْ لِيَتَسآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قاَلَ لَبِِثْتُمْ ۗ قَالُوا
لَبِثْنَا يَوْمًًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا هِ-رَبُّكُمْأَعْلَمُْ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗ فَابْعَثُوْﺁ أَحَدَكُم
بِوَرِقِكُمْ هٰذ إِلَى المَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَﻴُّﮭﺂ أَزْكَىٰ طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا
“Dan Demikianlah kami
bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri.
Berkatalah salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada
(disini?)’. mereka menjawab: ‘Kita berada (disini) sehari atau setengah hari’.
Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini).Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota
Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak
untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan
membeli makanan.
b.
Al-Hadits
Banyak hadits
yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya,
أَنَّ رَ سُو لَ اللهِ صَلَّ لله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
بَعَثَ أَباَ رَ افِعٍ وَ رَ جُلا مِنَ الأَنْصَا رِ فَزَوَّجاَهُ مَيْمُو نَة
بِنْتَ الْحَارِِ ثِ
“Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu
Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti
al-Harits.”(Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)
Dalam kehidupan
sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai
urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan
membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dll.
D. Rukun
dan Syarat Wakalah
a.
Rukun Wakalah
1)
Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).
2)
Wakil (yang mewakili/penerima kuasa).
3)
Muwakkal fih/taukil (obyek yang diwakilkan/dikuasakan).
4)
Shighat (ijab dan qabul).
b.
Syarat-syarat Wakalah
1)
Orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah
kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan
bukan pemilik atau pengampu, wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat
membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang
bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan
wasiat.
2)
Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah baligh dan
berakal sehat. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka
perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah dapat membedakan
yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin
Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., saat itu
Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.
3)
Syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah:
1.
Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang
lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan
sholat, puasa, dan membaca ayat al-Qur’an, karena hal ini tidak bisa
diwakilkan.
2.
Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka
batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
3.
Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang
masih samar, seperti seseorang berkata: “Aku jadikan engkau sebagai wakilku
untuk mengawinkan salah seorang anakku”.
2.3 SEWA MENYEWA
A. Pengertian
Sewa-menyewa (Ijarah)
Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru
yang berarti ‘iwadhu pengganti, oleh karena itu tsawah “pahala” disebut juga
dengan ajru “upah”.
Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut mu’ajjir, Adapun
pihak yang menyawakan disebut musta’jir. Dan sesuatu yang diambil
manfaatnya disebut ma’jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan
atas manfaat tersebut disebut ajrah atau ujrah upah. Menurut
istilah para ulama mendefinisikan sewa (ijarah) sebagai berikut:
Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk memolehkan pemilikan
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
Menurut malikiayah ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik
atas manfaat suatu barang yang mubah uantuk masa tertentu dengan imbalan yang
bukan berasal dari manfaat.
Menurut syfi’iyah ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan
tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
Menurut hanabilah ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah
dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya.
Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan jalan penggantian.
Menurut sulaiman rasjid, mempersewakan adalah akad atas manfaat
(jasa) dengan maksudyang diketahui, dengan tukaran yang diktahui menurut
syarat-syarat yang akan dijelakan kemudian
Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat
dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para
ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat
diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat
dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu
barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan
tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000;00, ia berhak
menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah
tersebut.
Dari segi imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual
beli, tetapi kedunya berbeda, karena dalam jual beli obyeknya benda, sedangkan
dalam ijarah, obyeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak
diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, buakan
manfaat. Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya
karena susu bukan manfaat, melainkan benda. Suatu manfaat, terkadang berbentuk
manfaat atas barang, seperti rumah untuk ditempati mobil untuk di kendarai.
Kadang kala dalam bentuk karya seperti karya seorang arsitek, tukang
tenun, tukang pewarna, penjahitdan tukang binatu. Bisa pula itu berbentuk kerja
kasar pribadi seperti pelayan.
B. Dasar
Hukum Syariat tentang Sewa-menyewa
Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang
dibolehkan oleh syara, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham,
Ismail Bin Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.
Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat,
sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan.
Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi
sedikti. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh
diperjuabelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd,
bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia
(manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan
syara’.
Alasan jumhur ualama memperbolehkan Ijarah (sewa) adalah
Dalil Al-Qur’an
1. “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dinia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.” (Asy-Suuara 43:32)
2. “Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apaila kamu memberikan pelayanan menurut yang
patut. Bertakwalah kamukepada Alloh maha melihat apa yang kamu
kerjakan.” (al-baqarah 2:233)
3. “Salah seorang dari wanita itu berkata,
‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’ Berkata dia (syu’aib),’
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku
ini, atas dasar kamu kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu
cukupkan sepuluh ahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak ingin memberkatimu. Dan kamu insya Alloh akan mendapatiku termasuk
orang-orang yang baik.’ ”(al-Qashash 28 : 26 dan27)
Dalil sunnah,
1. Dari
Riwayat Bukhari bahwa Nabi saw. Pernah menyewa Seseorang dari Bani ad-Diil bernama
Abdullah Bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan.
2. Ahmad,
Abu Dawud, danan-Nasa’i meriwayatkandari Said din Abi Waqqas r.a. yang berkata,
“Dahulu kami menyewakan tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Lalu
Rasulullah melarang peraktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya
dengan uang enas atau perak.”
3. Riwayat
ibnu majah, Rasulullah bersabda, “ Berikan upah buruh(barang sawaan) sebelum
keringatnya kering.”
Disamping Al-quran dan sunnah, dasar hukum ijarah
ijma’. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati
oleh para ahli hukum islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan
diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat memutuhkan akad ini. Dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah
yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tenpat tinggal.
Dengan diboehkannya ijarah maka oarang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa
menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu,
dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus
membeli rumahnya.
C. Syarat dan
Rukun Akad Sewa
Adapun ijarah atau sewa menyewa terdiri dari empat jenis persyaratan yaitu:
a. Syarat
terjadinya akad (syarat in’iqad)
Syarat terjadinya akad berkaitan
dengan ‘aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah
berakal. Dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan balig menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya gila atau
masih dibawah umur.
b. Syarat
kelangsunga akad (nafadz)
Untuk kelangsungan akad ijarah
disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku
tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang
dilakukan oleh fadhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan
c. Syarat
sahnya ijarah
1. Persetujuan
kedua belah pihak
2. Objek
akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
2) Objek
akad ijarah harus dapat dipenhi, baik menurut hakiki mapn syr’i
3) Manfaat
yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.
4) Pekerjaan
yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa
(ajir) sebelum dilakukan ijarah.
5) Orang
yang disewa tidak boleh mengambil manfaaat dari pekerjaannya untuk dirinya
sendiri.
6) Manfaat
m’aqud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa
berlaku umum.
d. Syarat
mengikatnya akad ijarah (syarat luzum)
Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat
1. Benda
yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya
pemanfataan atas benda yang disewaan itu. Apabila terdapau suatu cacat (‘aib)
yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa bole mamilih antara meneruskan
ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
2. Tidak
terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur pada
salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila
terdapat adzur, baik pada pelaku maupun pada ma’qud alaih, maka pelaku berhak
membatalkan akad.
D. Macam-macam
atau Jenis-jenis Sewa Menyewa
a. Ijarah
‘alal manfaat (sewa)
yaitu akad ijarah yang obyeknya
berupa manfaat suatu brarang, maksudnya akad ijarah ini adalah untuk
mendapatkan manfaat suatu barang. Contohnya Andi menyewa sebuah mobil miliknya
si Wawan yang akan digunakan untuk pergi kerumah orang tuanya, dari itulah kita
bisa tau bahwa Andi telah mendapatkan manfaat suatu barang yang telah disewanya
dari mobil miliknya si Wawan.
b. Ijarah
‘alal ‘amal (upah).
Yaitu akad ijarah yang objeknya
berupa manfaat tenaga kerja/jasa. Maksudnya akad ijarah jenis ini diterapkan
untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa. Contohnya Pak Tohir menyewa
seorang tukang merbaiki rumah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak terkena
badai, dengan ini kita bisa tau bahwa Pak Tohir menyewa tenaga tukang rumah itu
untuk memperbaiki rumahnya dan apabila tukang rumah telah selesai memperbaiki
rumah, maka Pak Tohir akan membayar tukang itu yang disebut denganupah.
2.4 HIBAH
A. Pengertian
Hibah
Secara bahasa hibah adalah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah
hibah yaitu: “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti
ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”. Didalam syara’ sendiri
menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta
milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.
Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi
tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebuti’aarah (pinjaman).
B. Hukum
Hibah
Hukum hibah adalah sunah, yakni jika dikerjakan akan memperoleh pahala
dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak
boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi:
“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau
menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tuua yang memberi
kepada anaknya”.(HR.Abu Daud).
C. Hikmah
Hibah
Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama dengan
beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama
manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahmi itu termasuk ajaran
dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah
terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan
saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.
2.5 SEDEKAH
A. Pengertian
Sedekah
Sedekah secara bahasa berasal dari huruf shad, dal, dan
qaf, serta dari unsur ash-shidq yang berarti benar atau jujur.
Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah swt. Secara
etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang
diberikan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah adalah pemberian
kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dan diberikan
kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian
tersebut.
B. Hukum
sedekah
Hukum sedekah itu disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan
saja. Dalam al-Qur’an, Allah menyebutkan banyak ayat yang menganjurkan untuk
bersedekah, diantaranya Qur’an surat
Dan juga sesuai
dengan sabda Rasul:
“Sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Tuhan dan menolak
kematian yang buruk.” (HR. At-Tirmidzi, dan Ia mengatakan bahwa hadits ini
adalah hasan).
C. Hikmah Sedekah
a.
Sedekah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa sebaik-baik
manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Sedekah
mengingatkan kita akan klemahan manusia. Manusia tidak dapat memungkiri
kelemahannya untuk tidak membutuhkan orang lain.
b.
Sedekah merupakan wujud keimanan kepada Allah swt. Keimanan
bukan merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga bentuk
kesadaran dan sikap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang hidup
bermasyarakat. Bentuk ketakwaan manusia kepada Allah swt. Dapat dilihat ketika
berhubungan dengan sesamanya. Sedekah merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt.
Dalam dimensi sosial kemanusiaan.
c.
Sedekah dapat menambah hubungan kekeluargaan diantara sesama
manusia.
2.6 WAKAF
A. Pengertian
Wakaf
Dalam kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta benda
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
B. Dasar
Hukum Wakaf
- Dasar Umum Wakaf
Hukum wakaf
adalah sunah, salah satu dalil yang menjadi dasar amalan wakaf adalah
Al-Qur’an yang memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan, seperti yang
terdapat dalam surah al-Hajj ayat 77.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah,
Sujudlah, dan sembahlah Tuhan mu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.”
- Dasar Khusus Wakaf
Dasar khusus
mengenai amalan wakaf dapat dijumpai dalam kisah sahabat Rasulullah saw. yang
mewakafkan hartanya, yakni Umar bin Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab
Nailul Autar karya seorang ulama al-Azhar (kairo) Syekh Faisal bin Abdul Aziz
al-Mubarak sebagai berikut:
Artinya: “lalu apa yang hendak engku perintahkan
kepadaku?” Maka jawab Nabi, “ jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan
sedekahkanlah hasilnya!” lalu Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh
dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk
orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan
Allah, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan
menjamu tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan
sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk member makan (kepada keluarganya)
dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu hadis yang lain, Ibnu
Sirin berkata,”Dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.” (H.R. al-Bukhari:
2532).
Maksud dari pernyataan
jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya, adalah bahwa
tanah tersebut boleh diambil manfaatnya.
C. Rukun
Wakaf
- Ada yang berwakaf,
Syaratnya:
·
Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam.
·
Kehendak sendiri; tidak sah karena dipaksa
·
Kekal zatnya, berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu
tidak rusak
·
Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya’(bercampur dan
tidak dapat dipisahkan dari yang lain).
Kalau berwakaf
kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut
hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu.
- Lafaz,
Seperti:“saya wakafkan ini kepada orang-orang
miskin,”atau“ saya wakafkan ini untuk membuat benteng,” dan sebagainya.
Kalau mewakafkan
kepada sesuatau yang tertentu hendaklah ada Kabul Kabul
- Syarat Wakaf
- Selama-lamanya,
Berarti tidak
dibatasi dengan waktu. Maka jika seorang berkata, “saya wakafkan ini kepada
fakir miskin dalam masa satu tahun”, wakaf semacam itu tidak sah karena tidak
selamanya.
- Tunai dan tidak
ada khiyar syarat,
Sebab wakaf itu
maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu.
Jika
disyaratkan khiyar, atau dia berkata, “Kalau si A datang, saya wakafkan
ini kepada murid-murid, “maka wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai.
Kecuali kalau dihubungkan dengan mati, umpamanya dia berkata, “saya wakafkan
sawah saya sesudah saya mati kepada ulama Jakarta
- Hendaklah jelas kepada
siapa diwakafkan,
Kalau dia
berkata, “saya wakafkan rumah ini” wakaf itu tidak sah karena tidak jelas
kepada siapa diwakafkannya.
D. Macam-Macam
Wakaf
a.
Wakaf Ahly (wakaf keluarga)
Wakaf ahly adalah
wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembinaan anggota keluarga atau
kerabatnya, Misalnya, wakaf sesuatu yang produktif untuk kepentingan pendidikan
seluruh anggota keluarga sampai mereka sukses.
b.
Wakaf Khairy (wakaf yang baik) atau wakaf sosial
Wakaf khairy adalah
wakaf yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, wakaf tanah untuk
pembangunan masjid dan madrasah. Wakaf semacam ini dapat dirasakan oleh
masyarakat banyak, tidak seperti wakaf ahlyyang keuntungannya hanya
dimiliki oleh keluarganya.
E. Pengawasan
Harta Wakaf
Untuk pengawas
wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebaga berikut:
a.
Berakal sehat,
c.
Baligh,
d.
Dapat dipercaya, dan
e.
Mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf.
Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Hakim berhak menunjuk orang
lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Bila kerabat juga tidak ada,
maka ditunjuk orang lain. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, pengawas
wakaf yang bersifat perorangan boleh diberi imbalan secukupnya sebagai
gajinya atau boleh diambil dari hasil harta wakaf. Pengawas harta wakaf
berwenang melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan harta
wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf, dengan
memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan wakaf.
F. Hikmah
Wakaf
Hikmah wakaf,
antara lain mendidik manusia agar tidak kikir dan tolong menolong sesame manusia
untuk mencari rida Allah swt. berbuat baik kepada orang lain dengan cara
memberikan harta kekayaan dalam bentuk benda apapun (dapat berupa tanah), tidak
akan pernah disia-siakan oleh Allah swt. sebagaimana dilakukan oleh khalifah
Umar atau Abu Talhah yang mewakafkan kebun kurma yang paling dicintainya atau
Utsman yang mewakafkan mata air dan seekor kuda untuk berburu atau berperang
untuk kaum muslim.
2.7 WASIAT
A. Pengertian
Wasiat
Istilah wasiat diambil dari Washaitu-ushi asy-syai’a (aku
menyambung sesuatu). Orang yang berwasiat menyambung apa yang ada di dalam
hidupnya setelah kematiannya. Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda,
piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa
orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang
berwasiat.
Sebagian ulama mendefinisikan wasiat sebagai pemberian kepemilikan yang
disandarkan kepada masa setelah kematian melalui derma. Dari definisi ini
tampak jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. Kepemilikan yang didapatkan
dari hibah tetap seketika itu juga, sementara kepemilikan yang didapatkan dari
dari wasiat tidak tidak tetap kecuali setelah kematian. Dari sisi lain, hibah
tidak dilakukan kecuali dengan benda, sementara wasiat dilakukan dengan benda,
piutang, dan manfaat.
B.
Dasar Hukum Wasiat
Wasiat disyariatkannya berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah
dan ijma’(karena umat islam sejak dari Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan
wasiat dan ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun) :
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 180
“Diwajibkan atas kamu, jika maut
hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta,
berwasiat untuk untuk kedua orng tua dan karib kerabat dengan cara yang baik,
(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yng bertakwa “
Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11
Firman Allah dalam QS. Al-Ma’idah: 106
Dalam Sunnah, Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidaklah patut bagi seorang muslim
yang mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkannya untuk bermalam selama dua
malam kecuali wasiatnya itu sudah tertulis disisinya.” (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim), Hadis ini menyebut kalimah 'tidak sepatutnya' menunjukkan
bahwa langkah persediaan perlu diambil oleh setiap seorang Muslim dengan
menulis wasiatnya karena dia tidak mengetahui bila ajalnya akan tiba.
Kemungkinan kelalaiannya akan mengakibatkan segala hajatnya terkendala dan
tidak terlaksana.
Sabda Rasulullahs.a.w. lagi:
“Barang siapa mati dengan meninggalkan
wasiat makadiatelah mati di atasjalandansunnah, mati di atas ketakwaan dan
kesyahidan, dan mati dalam keadaan diampuni.”(HadisriwayatIbnuMajjah)
C.
Hukum Wasiat
Hukum wasiat itu ada beberapa macam yaitu:
·
Wajib
Wasiat itu wajib dalam keadaan jika manusia mempunyai kewajiban syara’
yang dikhawatirkan akan disiasiakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya
titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai
kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau
amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui
selain dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.
·
Sunah
Wasiat itu disunatkan bila diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat,
orang-orang fakir dan orang-orang saleh.
·
Haram
Wasiat itu diharamkan jika ia merugikan ahli waris. Wasiat yang maksudnya
merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu mencapai
sepertiga harta. Diharamkan juga mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau
tempat hiburan.
·
Makruh
Wasiat itu makruh jika orang yang berwasiat sedikit harta, sedang dia
mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian
pula dimakruhkan wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga
keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan.
·
Mubah
Wasiat diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang
yang diwasiati itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat).
D. Rukun
dan Syarat Wasiat
Rukun wasiat
1) orang
yang berwasiat
2) orang
yang menerima wasiat
3) barang
yang diwasiatkan
4) sighat
Syarat wasiat
Syarat orang yang berwasiat disyaratkan agar orang yang memberi wasiat
itu adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi
(kecakapan) yang sah.
Syarat orang yang menerima wasiatbukan ahli waris dari orang yang
berwasiat.Orang yang diberi wasiat disyaratkan ada dan benar-benar ada disaat
wasiat dilaksanakan baik ada secara nyata maupun secara perkiraan, seperti
berwasiat kepada anak dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada diwaktu
wasiat diterima. Orang yang diberi wasiat bukan lah orang yang membunuh orang
yang memberi wasiat.
Syarat benda yang diwasiatkan, pada dasarnya benda yang menjadi objek
wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang bisa dimiliki dan dapat digunakan
untuk kepentingan manusia secara positif.
E. Batalnya
Wasiat
Wasiat menjadi batal dengan tidak terpenuhnya salah satu darisyarat yang
ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut:
Bila orang yang berwasiat itu gila dan kegilaannya itu parah yang
menyampaikannya pada kematian.
Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat.
Bila sesuatu yang diwasiatkan adalah tertentu danmusnah sebelum orang
yang diberi wasiat menerimanya.
F. Hikmah
Wasiat
Pembolehan pemberian wasiat atas harta menegaskan akan hak pemilik harta
yang masih utuh.
Melakukan amal kebajikan dan amal jariyah.
Jalan keluar untuk mendistribusikan harta kepada kaum kerabat.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPUULAN
Dari pembahasan diatas dapat kami simpulakn sebagai berikut:
- Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai
jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam
pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang
yang dijadikan jaminan itu.
- Gadai
(rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma.
- Rukun
gadai (Aqid, Shigat, Marhun (benda yang digadaikan), dan Marhunbih (utang)
- syarat-syarat
gadai (syarat aqid, syarat shighat, syarat marhun, syarat marhun bih)
- Macam-macam
atau jenis-jenis gadai (Rahn iqar /resmi (rahn takmini/rahn tasjily, Rahn
Hiyazi )
- Wakalah
berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada
orang lain agar bertindak atasnama orang yang mewakilkan dalam masalah dan
waktu yang ditentukan.
- Rukun
Wakalah :
•
Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).
•
Wakil (yang mewakili/penerima kuasa).
•
Muwakkal fih/taukil (obyek yang
diwakilkan/dikuasakan).
•
Shighat (ijab dan qabul).
- Syarat-syarat
Wakalah :
•
Orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang
atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.
•
Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah
baligh dan berakal sehat.
- Sewa-menyewa
adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa
menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).
- Syarat
terjadinya akad ijarah(syarat in’iqad)
•
Syarat kelangsunga akad (nafadz)
•
Syarat sahnya ijarah
- Macam-macam atau jenis-jenis sewa menyewa
(ijarah ‘alal manfaat (sewa) , ijarah
‘alal ‘amal (upah) )
- Didalam
syara’ sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok
persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia
hidup, tanpa adanya imbalan.
- Hukum
hibah adalah sunah, yakni jika dikerjakan akan memperoleh pahala dan jika
ditinggalkan tidak berdosa.
- Sedekah
adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri
kepada Allah swt. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa
mengharapkan pengganti pemberian tersebut.
- Wakaf
adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagaian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk
selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai
dengan ajaran Islam.
- Rukun wakaf, Ada yang berwakaf, ada barang yang
diwakafkan, lafaz, ada tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf
tersebut).
- Pengawasan harta wakaf (Berakal sehat, Baligh, Dapat
dipercaya, dan Mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf )
- Dalam
syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh
seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi
wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat
- Rukun
wasiat (orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang
diwasiatkan, sighat )
DAFTAR
PUSTAKA
Rasyid, sulaiman. 1994. Fiqh
islam (hukum fiqh lengkap) . Bandung :Sinar
Baru Algensindo
http://dianalestari29.blogspot.co.id/2015/04/wasiatwakafhibah-dan-hadiah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar